Text
EFEKTIVITAS HUKUM PEMBERIAN REMISI TERHADAP WARGA BINAAN PEREMPUAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III TERNATE
Nona Ahmad (2023), Efektivitas Hukum Pemberian Remisi Terhadap
Warga Binaan Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Ternate
dengan komisi pembimbing Faissal Malik dan Nam Rumkel.
Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas pemberian remisi terhadap
warga binaan perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Ternate, serta apa
saja hambatan yang mempengaruhi pengawasan pemberian remisi bagi warga
binaan perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Ternate.
Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris yaitu
penelitian yang melihat penerapan peraturan perundang-undangan di masyarakat.
Penelitian yang dilakukan oleh Peneliti termasuk jenis penelitian kualitatif lapangan
(field research) yaitu penelitian yang ditekankan pada kelengkapan data yang
dikumpulkan yaitu berupa data primer dan skunder.
Hasil penelitian menunjukan Efektivitas pemberian remisi terhadap warga
binaan perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Ternate melibatkan
komponen sistem peradilan pidana yaitu Pengadilan, Kejaksaan, dan Lembaga
Pemasyarakatan setempat yang pengusulannya melalui Database Sistem
Pemasyarakatan (SDP) serta terintegrasi dengan unit pelaksana teknis
pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Direktorat Bina Registrasi dan Statistik).
Terdapat 2 (dua) jenis Remisi, yaitu: Pertama, Remisi Umum, adalah remisi yang
diberikan pada hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia
tanggal 17 Agustus. Kedua, Remisi Khusus, adalah remisi yang diberikan pada hari
besar keagamaan yang dianut oleh narapidana yang bersangkutan.
Hambatan yang mempengaruhi pengawasan pemberian remisi bagi warga
binaan perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Ternate terdiri atas
hambatan eksternal dan hambatan internal. Hambatan eksternal yang kerapkali
terjadi dalam pelaksanaan pemberian remisi bagi warga binaan pemasyarakatan di
Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Ternate yaitu berkas eksekusi dari penegak
hukum terkait, seperti adanya kesalahan dalam hal petikan putusan, berita acara
pelaksanaan putusan, dan surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan, serta
tidak lengkapnya Surat Perintah Penahanan (SPhan). Sedangkan, hambatan internal
ialah adanya ketidaksesuaian penginputan data, seperti adanya kekeliruan
administratif yakni pengetikan identitas warga binaan, kesalahan penginputan jenis
perkara terkait tindak pidana tertentu, serta ketidaksesuaian penginputan tanggal
penahanan pertama, sehingga dapat mengakibatkan keterlambatan dalam
pengajuan remisi.
Kata Kunci: Efektivitas Hukum, Remisi, Warga Binaan Perempuan, Lapas
Kelas III Ternate.
Tidak tersedia versi lain