Text
PENGATURAN HAK GUNA BANGUNAN BAGI INVESTOR PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DI IBU KOTA NUSANTARA DARI PERSPEKTIF TEORI KEADILAN
Mustika Iklima Pora (2025), Pengaturan Hak Guna Bangunan Bagi Investor
Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja Di Ibu Kota Nusantara Dari
Perspektif Teori Keadilan dengan komisi pembimbing Siti Barora Sinay dan
Rusdin Alauddin.
Tujuan Penelitian yaitu (1) Untuk mengetahui, memahami dan menjelaskan Ratio
legis pengaturan Hak Guna Bangunan untuk investor dalam UU Nomor 5 Tahun
1960 dan dalam UU Nomor 6 Tahun 2023; (2) Untuk mengetahui, memahami dan
menjelaskan perspektif Teori Keadilan John Rawls dalam pengaturan hak guna
bangunan dalam rangka percepatan pembangunan IKN.
Penelitian ini bersifat normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan
perundang-undangan, pendekatan perbandingan dan pendekatan konsep. Data
penelitian dikumpulkan dengan cara studi dokumen/pustaka.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan Pemerintah perlu memastikan
bahwa pemberian jangka waktu HGB di IKN perlu dilakukan dengan
memperhatikan hak-hak masyarakat lokal dan masyarakat adat. Penerapan prinsip
keadilan sosial seperti yang diajarkan oleh John Rawls dengan memberikan
perhatian khusus pada kelompok yang lebih rentan. Dalam setiap kebijakan terkait
pengadaan hak guna bangunan untuk percepatan pembangunan IKN, prinsip
keadilan sosial harus dijaga. Hal ini berarti, kebijakan harus memberikan
perlindungan bagi mereka kelompok rentan dan memastikan bahwa pembangunan
ini membawa keuntungan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Kata Kunci : Hak Guna Bangunan, Ibu Kota Nusantara, Teori Keadilan
Tidak tersedia versi lain