Text
PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK-HAK KORBAN DISABILITAS KASUS TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN (Studi Kasus Pada Kepolisian Sektor Ternate Selatan Kota Ternate)
ARDIYAN RAMADHAN ASRUL 01012111114 : Pelaksanaan Pemenuhan Hak-
Hak Korban Disabilitas Kasus Tindak Pidana Pemerkosaan (Studi Kasus Pada
Kepolisian Sektor Ternate Selatan Kota Ternate).
(Dibimbing Oleh Fahria dan Ainurrafiqa Pelupessy)
Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang – Undang Nomor
2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah segala hal-ihwal
yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan
keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban
masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman,
dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan
menjunjung tinggi hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan (1) Untuk mengetahui
Pemenuhan Ha-Hak Korban Disabilitas (Studi Kasus Pada Kepolisian Sektor Ternate
Selatan Kota Ternate), (2) Untuk mengetahui Hambatan apa saja yang dialami
Kepolisian dalam Pemenuhan Hak-Hak Korban Disabilitas (Studi Kasus Pada
Kepolisian Sektor Ternate Selatan Kota Ternate).
Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Sektor Ternate Selatan Kota Ternate.
Jenis penelitian yang dilakukan yaitu Penelitian Hukum Empiris yang merupakan
salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji berkerjanya
hukum dalam masyarakat, kemudian di dukung dengan data lainnya, seperti
penelitian lapangan, buku dan jurnal.
Dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa penyediaan habilitasi dan
rehabilitasi bagi korban penyandang disabilitas pada tahapan penyidikan sampai
dengan persidangan. Perlunya Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam
menghadapi kasus yang melibatkan penyandang disabilitas, terutama pelatihan
bahasa isyarat dan pemahaman psikososial terhadap korban berkebutuhan khusus.
Adapun hambatan yang dialami kepolisian saat pemenuhan hak-hak korban
disabilitas dilihat dari korban yang tuna wicara dan membutuhkan penerjemah agar
dapat berkomunikasi dengan korban.
Kata Kunci : Korban, Penyandang Disabilitas, Habilitasi, Rehabilitasi
Tidak tersedia versi lain