Text
ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PEMEGANG KARTU KREDIT TERHADAP PENGENAAN BIAYA TAMBAHAN (SURCHARGE) OLEH MERCHANT
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan atas pengenaan biaya
tambahan menggunakan mesin EDC (Electronic Data Capture) dan perlindungan
hukum bagi nasabah pemegang kartu kredit terhadap pengenaan biaya yang
dibebankan oleh merchant. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif.
Metode pengumpulan data yang diperoleh yakni menggunakan studi
kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan literatur-literatur yang berhubungan
dengan penelitian ini, kemudian diuraikan dan dianalisis dengan pendekatan
Perundang-undangan yang menitikberatkan aspek yuridis berdasarkan peraturan
hukum dan praktek-praktek dalam masyarakat yang berkaitan dengan penelitian
dan diambil kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan pengaturan hukum atas
pengenaan biaya tambahan menggunakan mesin EDC (Elektronic Data Capture)
tercantum pada Pasal Pasal 8 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012
tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu.
Perlindungan hukum pemegang kartu kredit terhadap pengenaan biaya tambahan
tercantum dalam beberapa aturan terkait salah satunya pada Pasal 52 ayat (1)
Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 Tentang Penyedia Jasa
Pembayaran bahwa “Penyedia barang dan/atau jasa dilarang mengenakan biaya
tambahan (surcharge) kepada pengguna jasa atas biaya yang dikenakan oleh PJP
kepada penyedia barang dan/atau jasa.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kartu Kredit, Biaya Tambahan, Merchant.
Tidak tersedia versi lain