Text
UPAYA HUKUM DALAM PENEGAKAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI DANA INSENTIF DAERAH OLEH KEJAKSAAN NEGERI TIDORE KEPULAUAN
Korupsi Dana Insentif Daerah telah merugikan keuangan daerah ditahun 2020,
oleh Kejaksaan Negeri Tidore menyelidiki tersangka dan barang bukti untuk
dilakukan penyidikan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa terjadi tindak pidana korupsi
DID Tidore Kepulauan dan upaya hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri
Tidore Kepulauan dalam penegakan dan penanganan tindak pidana korupsi Dana
Insentif Daerah (DID) Kota Tidore Kepulauan dan mengidentifikasi faktor-faktor
penyebab terjadinya tindak pidana korupsi Dana Insentif Daerah Kota Tidore
Kepulauan. Penelitian ini dilakukan di Kota Tidore Kepulauan terkhususnya di
Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan. Data primer dikumpulkan melalui
wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum sebagai pihak-pihak yang menangani
perkara tersebut, kemudian dianalisis secara kualitatif.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris.
Data diperoleh melalui wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum dan studi
dokumen, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian terhadap Mengapa Terjadi Tindak Pidana Korupsi Dana Insentif
Daerah Kota Tidore Kepulauan dan Upaya Hukum Dalam Penegakan Dan
Penanganan Tindak Pidana Korupsi Dana Insentif Daerah Oleh Kejaksaan Negeri
Tidore Kepualauan dapat diuraikan bahwasannya, terjadinya tindak pidana
korupsi DID disebabkan oleh lemahnya sistem pengawasan internal, rendahnya
integritas aparatur pelaksana, serta adanya peluang dan celah dalam pengelolaan
Dana Insentif Daerah yang dimanfaatkan oleh oknum untuk kepentingan pribadi.
Selain itu, kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan
dan pelaporan keuangan juga menjadi faktor pemicu terjadinya korupsi tersebut.
Penanganan perkara tindak pidana korupsi Dana Insentif Daerah (DID) di Kota
Tidore Kepulauan, Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan telah menjalankan
tugasnya melalui mekanisme hukum yang berlaku, mulai dari penyelidikan hingga
pengajuan upaya hukum kasasi. Meski demikian, masih terdapat permasalahan
dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan efektivitas upaya hukum, terutama
dalam menimbulkan efek jera dan mengembalikan kepercayaan publik. Hal ini
menunjukkan bahwa penegakan hukum belum sepenuhnya mencerminkan nilai-
nilai keadilan substantif yang diharapkan masyarakat, khususnya terkait kerugian
negara dan dampaknya terhadap pelayanan publik.
Kata Kunci : Upaya Hukum, Tindak Pidana Korupsi, Dana Insentif Daerah,
Kejaksaan, Kota Tidore Kepulauan
Tidak tersedia versi lain